Penulis Lainnya

I Gusti Bagus Tridarwata Yatnaputra


Pengembangan Bursa Karbon Indonesia, Sebuah Langkah Mitigasi Dampak Perubahan Iklim


13 Januari 2025 / WARTA PEMERIKSA OKTOBER 2024

Sampai dengan pertengahan tahun 2024, bursa karbon tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada bulan Mei 2024, hanya ada dua proyek yang terdaftar di Bursa Karbon (keduanya diinisiasi oleh BUMN), yaitu Proyek Lahendong Unit 5 dan 6 dari PT Pertamina Power Indonesia dan Pembangunan Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bumi PLTGU Blok 3 dari PT PLN Nusantara Power. Pemerintah perlu menciptakan insentif untuk meningkatkan permintaan atas SPE. Salah satunya dengan menerapkan pajak karbon. Dengan adanya pajak karbon, pelaku usaha dipaksa untuk masuk ke dalam bursa karbon untuk membeli SPE dan menghilangkan kewajiban membayar pajak karbon.
2024_ART_PP_I_Gusti_Bagus_Tridarwata_Yatnaputra_02.pdf


Peran BPK Sebagai Institusi Penyelaras dalam Interoperabilitas Alpalhankam TNI


05 April 2024 / WARTA PEMERIKSA FEBRUARI 2024 Hal.55-68.

Beberapa literatur mengungkapkan bahwa interoperabilitas berkaitan erat dengan kemampuan untuk melakukan pertukaran informasi antar unit. NATO Logistics Handbook menyatakan bahwa interoperabilitas adalah “the ability of systems, units or forces to provide services to and accept services from other systems, units or forces and to use the services so exchanged to enable them to operate effectively together”. Hura, dkk (2000) mengungkapkan definisi interoperabilitas yang lebih luas. Dalam laporan berjudul Interoperability: A Continuing Challenge in Coalition Air Operations, Hura dkk menyatakan bahwa sederhananya, interoperabilitas mengukur seberapa mampu beberapa organisasi atau individual untuk beroperasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pengertian ini, interoperabilitas dapat menggantikan istilah standardisasi, integrasi, kerja sama, dan sinergi.
2024_ART_PP_I_Gusti_Bagus_Tridarwata_Yatnaputra_01.pdf


The Role of SAIs to Achieve More Transparent, Accountable, and Sustainable REDD+ Scheme: The Case of Indonesia


01 November 2018 / Warta Pemeriksa, Vol. I, Ed. 11, Hlm. 42-46, November 2018

According to the World Bank database, forest cover in Indonesia continuously declines from 65.44% in 1990 to 54.87% in 2000 and 50.99% in 2013. As result, CO2 emission increases from 1.5 Gt in 1990 to 2.6 Gt in 2000 and 5.6 Gt in 2011 (World Bank, 2014). Thus, Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) is the most promising instrument to cope with GHG emission in Indonesia.
2018_ART_PP_WART11_02.pdf


Preparing Supreme Audit Institutions for Sustainable Development Goals


01 April 2017 / International Journal of Government Auditing—Spring 2017

Supreme Audit Institutions (SAIs) are invaluable in implementing the Sustainable Development Goals (SDGs), a set of 17 global goals with 169 targets to be accomplished by 2030. The United Nations believes SAIs are essential in promoting and fostering the efficiency, accountability, effectiveness, and transparency of public administration.
2017_ART_PP_INTO04_01.pdf


Kuota pembawa malapetaka


15 Maret 2017 / Warta BPK Edisi 01 - Vol. VII - Januari 2017 Hal. 72-73.

Sistem kuota impor yang diberlakukan pemerintah memiliki kelemahan yaitu pertama, kewenangan distribusi lisensi impor rawan disalahgunakan, terutama di negara yang institusinya belum cukup transparan. Kedua, potensi penyalahgunaan wewenang dalam penetapan kuota impor mengakibatkan sistem ini memiliki biaya pengawasan yang tinggi. Ketiga, secara desain sistem ini tidak menyediakan penerimaan bagi negara, kecuali pemerintah mengenakan license fee kepada pemegang lisensi. Keempat, efek yang timbul dari permintaan secara drastis dan tiba-tiba akan menimbulkan gejolak harga dalam jangka pendek. Kelemahan-kelemahan tersebut mengakibatkan sistem kuota sudah mulai ditinggalkan, terutama oleh negara-negara maju.
2017_ART_PP_WART01.pdf


Hijaukan PDB-ku


01 Januari 2010 / Majalah Pemeriksa, Vol. XXX, Ed. 123, Hlm. 46-47, Tahun 2010

PDB sangatlah berguna dalam sistem perekonomian negara. Angka PDB digunakan sebagai indikartor untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah, Bhan analisa tingkat kemakmuran, bahan analisa produktivitas secara sektoral, dan alat kontrol dalam menentukan kebijakan pembangunan.
2010_ART_PP_Hijaukan_PDB-ku_02.pdf


Senjata pamungkas bernama "addendum" *)


30 April 2009 / Pemeriksa Edisi 118 No. XXVIII : Kerjasama BPK RI dengan Tiga BPK Negara Kawasan Maghribi. Hal: 21-22

Pada pemeriksaan di bidang konstruksi, kontrak dan laporan per periode dari pelaksanaan pekerjaan menjadi senjata BPKd alam menghadapi auditee dan pihak ketiga (kontraktor dan konsultan pengawas). Namun auditee dan pihak ketiga pun memiliki senjata andalan yang sangat ampuh guna melawan BPK. Dalam keadaan terdesak keluarlah senjata andalan mereka, yang disebut ADDENDUM. Pasal yang paling sering diubah adalah yang menyangkut waktu pelaksanaan pekerjaan. Biasanya, dalam addendum waktu pelaksanaan pekerjaan diperpanjang. Dengan adanya addendum mengenai waktu pelaksanaan pekerjaan, temuan BPK mengenai denda keterlambatan menjadi tak "tak bernyawa" lagi. Addendum-addendum kontrak yang menyangkut perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sebetulnya merupakan cerminan perencanaan yang tidak baik, apalagi jika alasan keluarnya sama dari tahun ke tahun. Masalah yang melatarbelakanginya dapat berupa ketidakprofesionalan dari konsutan perencana, bisa karena ketidakakuratan data yang digunakan maupun karena dokumen perencanaan hanya menjiplak dari perencanaan pekerjaan serupa di daerah lain, atau yang lebih fatal, tidak ada dokumen perencanaan. Selama ini, pemeriksaan BPK di bidang konstruksi difokuskan pada pemeriksaan atas kepatuhan terahdap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Namun, di masa yang akan datang, tidak menutup kemungkinan BPK melakukan pemeriksaan kinerja di bidang jasa konstruksi. Salah satu sub-objeknya adalah kualitas perencanaan.
2009_ART_PP_PEME03.pdf


Hijaukan PDB-ku!


28 Februari 2009 / Pemeriksa Edisi 117 No. XXVIII : Selamat Jalan Bapak Kami Tercinta. Hal: 32-34.

Konsep pembangunan berwawasan lingkungan yang dicanangkan sejak GBHN 1999 telah memberikan porsi bagi kelestarian lingkungan dalam pembangunan nasional. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkukngan hidup diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan sumber daya alam (SDA). Namun, dimanakah posisi SDA dan lingkungan dalam indikator-indikator yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi, misalnya PDB? Nilai kerusakan lingkungan tidak masuk dalam perhitungan PDB, artinya, pertumbuhan ekonomi yang salah satunya ditandai dengan peningkatan PDB belum tentu sejalan dengan kelestarian lingkungan dan SDA. Dalam banyak kasus, pertumbuhan ekonomi justru berbanding terbalik dengan kelestarian lingkungan akibat eksploitasi SDA yang berlebihan. Oleh karena itu, jika PDB difungsikan sebagai indikator kinerja pembangunan jangka panjang, maka kondisi SDA dan lingkungan perlu dimasukkan dalam perhitungan PDB untuk memastikan sinergisme antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Konsep PDB yang memperhitungkan kondisi SDA dan lingkungan dikenal dengan sebutan PDB Hijau (Green GDP). Usaha untuk memasukkan unsur lingkungan dalam perhitungan PDB sebenarnya telah dirintis sejak tahun 1995, namun masih ada beberapa hambatan dalam penerapannya.
2009_ART_PP_PEME02.pdf


Transmigrasi, Semilir Angin di Saat Terik


01 April 2008 / Majalah Pemeriksa No112, Tahun XXVIII, Hlm. 55-57, April-Juni 2008.

Data pemetaan kerusakan lingkungan dari Kementerian Negara dan Lingkungan hidup juga menunjukkan bahwa mayoritas kerusakan lingkungan terjadi di Pulau Jawa. Hal ini terjadi karena adanya kepadatan penduduk pulau Jawa dibanding pulau-pulau lain. Ada dua hal yang dapat dilakukan BPK terkait masalah ini yaitu melakukan pemeriksaan kinerja atas program transmigrasi dari Depnakertrans dan melakukan pemeriksaan atas persebaran indeks pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.
2008_Transmigrasi, semilir angin di saat terik04_01.pdf


Mekanisme pembangunan bersih : bisakah kita menjaga ke-bersih-annya


30 November 2007 / Pemeriksa Edisi 109 No. XXVII. Hal: 35-36

Mekanisme pembangunan bersih (MPB) adalah mekanisme kerja sama antarnegara yang memungkinkan negara-negara maju yang berkomitmen menurunkan emisi GRK-nya (disebut Negara Annex 1) untuk berinvestasi dalam proyek penurunan emisi GRK yang dilaksanakan di negara-negara berkembang (disebut Negara Non-Annex 1). pada implementasinya, proyek penurunan emisi GRK di negara Non-Annex 1 akan menerima kredit pengurangan emisi GRK. Kredit inilah yang menjadi objek transaksi dalam MPB. Sehubungan dengan hal tersebut, di bawah UU No. 17 Tahun 2004, Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto dan membentuk Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih (Komnas MPB) sebagai otoritas nasional Indonesia berdasarkan Kepmen LH No. 206 tahun 2005. Maka perdagangan karbon pun menjadi salah satu sumber pendapatan yang potensial bagi pemerintah Indonesia. Namun, sebagaimana sistem-sistem kebanyakan, MPB pun memiliki beberapa titik yang rawan kesalahan dan penyimpanan, diantaranya yaitu kesalahan penentuan baseline dan penyimpangan kinerja Komnas MPB. Dalam hal itu, BPK seharusnya dapat menerapkan suatu mekanisme audit terhadap sistem MPB di Indonesia yaitu memastikan keakuratan baseline dari suatu proyek MPB sehingga pendapatan negara dari sektor ini bisa dimaksimalkan, dan melaksanakan audit terhadap Komnas MPB, baik terhadap laporan keuangan maupun kinerjanya.
2007_ART_PP-PEME01.pdf